Dunia Pendidikan Indonesia Terbebani Aturan Administrasi

Akademisi Indonesia Terbebani Aturan Administrasi – Pemerintah mendorong akademisi di Indonesia guna berkiprah secara global. Uniknya, aturan yang digunakan justru menjadi penghambat upaya itu. Perlu terobosan supaya ilmuwan sibuk dengan penelitian, bukan laporan keuangan.

Dr Hempri Suyatna menyatakan tidak dapat memahami sepenuhnya skema dana riset yang mesti diikutinya. Sebagai ilmuwan, ujarnya, dia kadang-kadang malah sibuk mengurus Surat Pertanggungjawaban (SPJ) guna program penelitian, daripada merangkai laporan hasil penelitian tersebut sendiri.

“Kadang menjengkelkan. Urusan-urusan SPJ ini memakan masa-masa dan menghilangkan substansi penelitian tersebut sendiri,” ujarnya untuk VOA.

Dosen sekaligus peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Yogyakarta, ini memisahkan dua sumber dana riset yang diterima. Skema dari universitas atau fakultas dan skema pemerintah pusat melewati Kemenristek Dikti. Skema universitas hadir untuk mendorong dosen mengerjakan lebih tidak sedikit penelitian dengan aturan pertanggung jawaban duit yang lebih sederhana. Sebaliknya, skema dari pusat paling rumit, dan berikut yang mengundang keprihatinannya.

“Terutama penelitian dari Dikti, kadangkala duitnya tidak seberapa tetapi formalitas keuangannya lebih rumit, dan meminta output yang lebih tinggi, contohnya ke jurnal nasional atau internasional. Padahal, secara budget tidak begitu banyak. Kadang juga fulus belum cair, Surat Pertanggungjawaban telah harus 100 persen selesai. Aturannya terlampau kaku menurut keterangan dari saya,” kata Hempri Suyatna.

Hempri mendesak pemerintah segera memungut solusi guna mendorong dosen lebih tidak sedikit menulis. Pertama ialah menyederhanakan laporan finansial penelitian, dan kedua memperbesar alokasinya.

Beban Administrasi Untuk Peneliti

Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Dr. Phil. Al Makin mengemukakan secara detil permasalahan ini. Dia berkata dalam acara pengukuhan sebagai guru besar Ilmu Filsafat di kampus tersebut. Al Makin ialah juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga dan Kepala Editor di Al Jam’iah, jurnal internasional tentang studi-studi Islam.

Al Makin mengatakan, Indonesia belum memiliki tidak sedikit jurnal berkelas. Banyak temuan hasil riset tidak terpublikasi dengan baik, indeksnya masih rendah, dan rasa percaya pada ilmuwan domestik belum berkembang. Salah satu faktornya, kata Al Makin, sebab di perguruan tinggi, ilmuwan menemukan porsi kecil, tertutupi administrasi dan birokrasi.

“Apa yang salah? Tengok saja administrasi dan birokrasi yang paling kental di kampus kita. Kampus diserupakan dengan kantor kecamatan, desa, atau Pemda. Kinerja dosen dirasakan sama dengan PNS atau ASN yang menangani administrasi,” kata Al Makin.

Al Makin menilai, birokrasi sudah mengontrol ilmu pengetahuan dan kehidupan. Semua pekerjaan harus dilaksanakan dengan administrasi panjang dan melelahkan. Ilmu pengetahuan tunduk pada birokrasi, ujarnya. Pada akhir penelitian, yang diurus bukan publikasi tetapi malah hal-hal tidak urgen seperti surat ijin dekan, rektor, sekretaris negara, laporan tiket, hotel, makan, ongkos taksi, dan lain-lain. Padahal, kata Al Makin, idealnya yang ditanyakan ialah rencana publikasi, paten, prototype, kekayaan intelektual, nama jurnal atau nama penerbit andai dalam format buku, dan outlinepublikasi.

“Hasil yang sebetulnya adalah, masa-masa lebih tidak sedikit untuk hal administrasi dan melulu sedikit waktu guna penelitian. Kurang masa-masa untuk mencatat karya ilmiah, tidak menjadi ilmuwan namun menjadi birokrat dan berpengalaman administrasi. Dan yang terakhir, menjadi berpengalaman aturan dan menggali celah bagaimana guna melanggarnya,” lanjut Al Makin.

Dosen yang seharusnya menjadi ilmuwan yang berfikir terbebaskan, mesti menjalani formalitas rumit yang tidak ilmiah. Birokrasi dan administrasi sekitar ini memegang kendali riset, pengembangan institusi, dan jejaring internasional. Al Makin menilai pekerjaan penelitian di Indonesia tidak cukup daya tawar di hadapan administrasi. “Riset tidak menata kebijakan, tetapi kepandaian birokrat menata riset,” tambah Al Makin.

Al Makin menyerahkan contoh, untuk mengerjakan riset ke luar negeri, dosen mesti mendapat izin dari Sekretariat Negara. Ada 287.681 dosen di Indonesia, dan melulu ada satu pintu mengurus izin ini. Di samping itu, kata Al Makin, dosen dan peneliti di perguruan tinggi pun disibukkan masing-masing hari dengan hal absensi finger print, surat izin dan surat tugas, kriteria-syarat eskalasi pangkat, Surat Keputusan, dan evaluasi kinerja yang menciptakan mereka kelemahan waktu untuk riset dan publikasi.

Perlu Penyederhanaan Prosedur

Apa yang dikatakan Al Makin diiyakan oleh Whisnu Triwibowo, dosen Universitas Indonesia yang sedang menempuh program doktoral di Michigan State University. Kepada VOA Whisnu menuliskan secara umum situasi akademisi di Indonesia laksana dipaparkan Al Makin, di mana terdapat konsep warisan Orde Baru yang mengkooptasi dosen dan ilmuwan menjadi unsur dari birokrasi atau teknokrat negara.

Whisnu pun setuju, bahwa dana riset di Indonesia masih kurang. Di sisi lain, dosen di perguruan tinggi negeri dipaksa memburu jabatan struktural sebab penghasilan dari posisi fungsional paling kecil.

“Izin Setneg untuk masing-masing tugas ke luar negeri memang menjengkelkan sebab proses guna mendapatkan izin mesti dari surat ketua departemen, ke dekan, ke rektor, berlanjut ke Kemristek Dikti dan Setneg. Kebayang, kan sulitnya, sebab tanpa surat Setneg pengeluaran tidak bakal diganti oleh kampus. Kerap nominalnya tidak seimbang total pengeluaran guna konferensi,” kata Whisnu.

Whisnu menilai, Indonesia mempunyai kualitas ilmuwan yang tidak kalah dengan negara lain. Jadi, ujarnya, tidak butuh menjadi inferiordalam masalah ini. Dia menyatakan bertemu dengan sejumlah akademisi asal Indonesia sekitar belajar di Amerika Serikat. Mereka berkarir di AS sebab tidak memperoleh kemudahan riset yang mencukupi di Indonesia. Karena itu, masalahnya bukan kualitas ilmuwan, namun terletak pada iklim pendukungnya. Mengenai rendahnya publikasi internasional, Whisnu menyinggung problem penguasaan bahasa Inggris dapat jadi hal dominan.

Dr Adib Sofia dari Program Studi Sosiologi Agama, UIN Sunan Kalijaga mengakui, tidak sedikit langkah akademisi yang terbentur logika anggaran. Proses perubahannya tidak mudah, sebab membutuhkan kepandaian pusat. Sebagai jalan keluar, sedangkan ini, tanggung jawab administrasi usahakan dibebankan untuk staf eksklusif yang terlatih.

“Berdasarkan keterangan dari saya, solusi terdekat mungkin menggandakan staf admin guna perguruan tinggi. Mereka ini mesti benar-benar profesional di bidangnya. Jika tidak sedikit yang menangani hal administratif, ilmuwan bakal lebih mempunyai waktu guna mengembangkan ilmu,” ujarnya di https://www.sekolahan.co.id/.

Senada dengan itu, Hempri Suyatna pun mendesak perbaikan lengkap dalam sistem ini. Intinya, beban-beban administrasi untuk peneliti seharusnya ditiadakan. “Semua dituntut guna publikasi ilmiah seluas mungkin, hingga ke jurnal internasional. Bagaimana barangkali bisa, andai waktunya berakhir untuk mengurus laporan keuangan,” kata Hempri.

baca juga: Radikalisme dan Intoleransi di Indonesia