Diseminasi Riset ITS, Presiden RI Perlu Perjuangkan Kasus Tumpahan Minyak Montara Australia

Diseminasi Riset ITS, Presiden RI Perlu Perjuangkan Kasus Tumpahan Minyak Montara Australia

Diseminasi Riset ITS, Presiden RI Perlu Perjuangkan Kasus Tumpahan Minyak Montara Australia

Diseminasi Riset ITS, Presiden RI Perlu Perjuangkan Kasus Tumpahan Minyak Montara Australia
Diseminasi Riset ITS, Presiden RI Perlu Perjuangkan Kasus Tumpahan Minyak Montara Australia

Memasuki tahun kesembilan, penyelesaian kasus tumpahan minyak dari

ladang Montara di wilayah Australia, yang masuk ke perairan Indonesia di Laut Timor, tidak kunjung selesai.

Menurut Prof. Dr. Mukhtasor Guru Besar ITS, penyelesaian terkesan melambat atau bahkan terhenti. “Gugatan Pemerintah yang diwakili Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Perusahaan yang terkait kasus ini, telah dicabut sepihak oleh Pemerintah,” ungkapnya.

Mukhtasor menjelaskan bahwa terlepas atas alasan apa di balik pencabutan

gugatan tersebut, namun jika tanpa tindak lanjut yang jelas, dan tidak adanya pesan politik dari Presiden RI untuk menyelesaikan kasus ini secara bilateral, maka sangat wajar muncul pertanyaan apakah pemerintah ini hadir melindungi masyarakat nelayan korban tumpahan minyak di pesisir Nusa Tenggara Timur.

Demikian salah satu butir diskusi yang diselenggarakan kelompok penelitian Pencemaran Laut di Departemen Teknik Kelautan ITS, Kamis, 8 Maret 2018, di Kampus ITS Surabaya. Diskusi tersebut dilaksanakan untuk diseminasi hasil penelitian, yang menyajikan informasi hasil-hasil penelitian mengenai Oil Spills Montara dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah.

Koordinator Penelitian Oil Spills Montara dan Dampaknya bagi masyarakat

NTT, Prof. Dr. Mukhtasor, menyatakan bahwa kronisnya kasus ini yang ditandai besarnya dampak kerusakan sosial ekonomi dan lingkungan, dan berlarut-larutnya kasus ini sampai masuk tahun kesembilan dan tidak kunjung selesai, maka Presiden Republik Indonesia harus mengagendakan segera, pembicaraan bilateral Indonesia dan Australia. “Tujuannya untuk memastikan kasus ini diselesaikan secara adil dan secepatnya. Presiden harus turun tangan,” jelasnya.

 

Baca Juga :